PPh

SISTEMATIKA UNDANG UNDANG PAJAK PENGHASILAN
BAB I  KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak
BAB II SUBJEK PAJAK
Pasal 2	Subjek Pajak
Pasal 2A	Kewajiban Pajak Subjektif
Pasal 3	Bukan Subjek Pajak
BAB III OBJEN PAJAK
Pasal 4	Objek Pajak
Pasal 5	Badan Usaha Tetap
Pasal 6	Biaya yang dapat dibebankan
Pasal 7	Penghasilan Tidak Kena Pajak
Pasal 8	Suami Istri
Pasal 9	Biaya yang tidak dapat dibebankan
Pasal 10	Harga Perolehan atau Harga Penjualan
Pasal 11	Penyusutan
Pasal 11A	Amortisasi
Pasal 14	Norma Perhitungan Neto
Pasal 15	Norma Perhitungan Khusus
BAB IV CARA MENGHITUNG PAJAK
Pasal 16	Penghasilan Kena Pajak
Pasal 17	Tarif Pajak
Pasal 18	DER, CFC & Hubungan Istimewa
Pasal 19	Revaluasi
Pasal 20	Pelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan
Pasal 21	Pemotongan Gaji Karyawan
Pasal 22	Pemotongan oleh Bendaharawan & WP Tertentu atas Belanja Barang serta Impor
Pasal 23	Pemotongan Transaksi atas Jasa
Pasal 24	Kredit Pajak Luar Negeri
Pasal 25	Angsuran Pembayaran Pajak Masa
Pasal 26	Pemotongan atas Pembayaran ke Luar Negeri
BAB IV PERHITUNGAN PAJAK AKHIR TAHUN
Pasal 28	Perhitungan Pajak Akhir Tahun
Pasal 28A	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Pasal 29	Pelunasan atas Kurang Bayar Akhir Tahun
BAB V KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 31A	Fasilitas Tax Allowance
Pasal 31C	Pembagian antara Pusat danDaerah atas PPh OP & PPh 21
Pasal 31D	Pajak atas Tambang & Syariah
Pasal 31E	Penurunan Tarif 50% atas 4,8 Myang Peredaran Usaha sd 50 M
Pasal 32	Pengenaan Sanksi sesuai KUP
Pasal 32A	Wewenang Pemerintah melakukan Perjanjian dgn Negara Lain
Pasal 32B	Pajak Obligasi Negara yg diperdagangkan di Luar Negeri
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33	Peralihan Tahun 1984
Pasal 33A	Peralihan Tahun 1995
Pasal 34	Peraturan pelaksanaan di bidang Pajak Penghasilan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang‐undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalamUndang‐undang ini.
Pasal 35	Hal‐hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan Undang‐Undang ini diatur lebih lanjut dengan PeraturanPemerintah